Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan sangat diperlukan sekali, karena setiap kepala daerah terpilih akan memasuki Periode 100 hari kerja pertama dengan Ekspektasi yang tinggi dari publik dan sering dianggap sebagai catatan penting antara Pemimpin dan Rakyatnya, namun hal ini juga menjadi fase yang sangat penting dan krusial dalam menetapkan pondasi pemerintahan yang kuat, karena akan menjadi catatan pembuktian bahwa keberhasilan atau kegagalan dapat menjadi ceminan arah kepemimpinan kedepan.
Seratus hari kerja pertama adalah periode strategis dan tidak boleh tersadera karena kepentingan seseorang atau sekelompok orang, yang sangat menentukan persepsi publik terhadap kepala daerah, karena pada fase ini seorang kepala daerah memiliki momentum besar untuk mendorong program – program skala prioritas, bilamana kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kepercayaan publik akan meredup disebabkan kepercayaan politik mulai menurun.
Pada saat ini pemerintah daerah perlu sekali melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan memastikan kebutuhan dan aspirasi aktif masyarakat, karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang signifikan melalui kegiatan dan program skala prioritas yang dijanjikan akan berjalan secara optimal, sehingga masyarakat merasakan adanya arah kebijakan pemerintah dengan jelas sesuai dengan visi misi ketika mencalokan sebagai kepala daerah.
Penulis :
Alex Yudawan
Yayasan Ujung Aspal Propinsi Jawa Timur
