Kedatangan Ketua Yayasan Ujung Aspal Jawa Timur, yang di komandani Alex Yudawan ke Kantor Suara Pendidikan bukan sebuah kebetulan. Tidak juga karena sahabat yang lama bersama di Media Cetak Jatim News 2001 – 2009. Tapi, lebih dari itu, YUA Jatim sepertinya sedang menguji media yang sejak akhir 2011 mewarnai jagat pers Nasional ini apakah seperti Nama dan Jargonnya. Yaitu Suara Pendidikan dengan Tagline Kreatif – Inovatif – Mencerdaskan. “ Ini saya serahkan, sejumlah dokumen untuk disuarakan, agar masyarakat Batu khususnya teredukasi dan bertambah pengetahuan ,” ucap Alex Yudawan, Ketua YUA Jatim dengan kalimat diplomatis, sambil menyerahkan berkas dalam amplop coklat kepada Pemimpin Umum Suara Pendidikan, Ulul Azmi, S.Ag.
“ Isinya apa saja mas,” tanya Azmi, singkat. “ Kalau saya sampaikan dengan omongan sangat panjang. Oleh karenanya baca sendiri biar jelas,” Alex berkilah lagi. Sejenak dia diam, lalu berkata “ Intinya adalah hasil investigasi dan kajian kami atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu yang terindikasi tidak maksimal, juga banyak penyimpangan. “ Lho kan pemerintahan Cak Nur – Heli belum genap seratus hari, bagaimana bisa dikatakan terindikasi menyimpang. Terus tujuan anda apa? ” Azmi kembali bertanya memburu komentar Suami Hermin Riwayati. Dia menjelaskan, mumpung masih baru Walikota dan Wakilnya biar tahu bobroknya pengelolaan APBD Kota Batu. “ Sehingga Walikota dan Wakil Walikota Batu terhindar dari jebakan penyimpangan, “ tegas Pria Kelahiran Jalan Kasiman Kota Batu itu.
ini gak ngawur mas! Kami bergerak berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 di mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah diserahkan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPRD, DPD) merupakan informasi publik yang yang bersifat terbuka untuk umum.
Suasana hening, hanya terdengar renyahnya kripik jagung yang tergilas gigi, Pemimpin Umum Suara Pendidikan pelahan membuka bungkusan amplop coklat yang agak tebal. Satu persatu dikeluarkan sambil membaca kilat setiap judul dokumen. “ Heeemm… Ini informasi dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa pengelolaan keuangan daerah, bagaimana bisa ditangan Anda?” tanya Azmi yang akrab dipanggil Mbah Jim. “ Sepertinya sampean mas yang dulu memulai,” Alex, yang pernah menimba ilmu di SMA Hasyim Asy’ari Batu dengan nada bercanda.
Dia pun melanjutkan, ini gak ngawur mas! Kami bergerak berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 di mana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah diserahkan kepada lembaga perwakilan (DPR, DPRD, DPD) merupakan informasi publik yang yang bersifat terbuka untuk umum. Dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 19 — jelas pria yang kerap mengenakan masker tersebut –, LHP BPK/BPKP itu dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat. “ Tentu mekanisnya juga manut undang-undang,” cetus lelaki yang pernah bekerja di sektor perbankan kepada SP.
“ Anda itu rakyat. Kenapa repot-repot ngurusi perjalanan pemerintahan?,” pancing Mbah Jim yang langsung disambar Alex “ Benar mas, saya rakyat seharusnya tidak harus terjun dalam beginian. Tapi, wakil rakyat kami mandul. Fungsi kontrolnya lemah. Impoten” . Ingat mas – Alex lebih serius nadanya – Pemerintahan dibentuk itu untuk melayani rakyat dengan bekal anggaran yang berlimpah. Lalu, Apakah seluruh Masyarakat Batu diam saja ketika hak mereka diselewengkan?. Cukup dengan ghibah sana-sini dibelakang layar?. Apa gak ada nyali? .
Mbah Jim diberondong pertanyaan balik yang mencabik-cabik mentalitas, emosional, idealisme, cinta, benci, marah, berontak dan teraduk dalam aliran darah. Terpompa jantung mengitari tubuh melalui nadi dan kapiler. Jim tertunduk diam agak lama. Tampak disorot matanya ada sebuah pertarungan dahsyat. Puas dengan ghibah? Lega dengan mencaci dibelakang pintu? Atau mendua melihat ombak? . “ Lalu aku harus bagaimana?,” suara Jim lirih. Suara Alex langsung menyambar, “ Siarkan suara kami!”.
“ Melihat sepintas dokumenmu itu, gak habis satu semester perkuliahan empat sks. Membaca potensi APBD, memahami, menganalisa, mengevaluasi dan menilai,” gumam Jim datar. “ Biar masyarakat Batu ada yang membela dan memperjuangkan hak-haknya. Kita sudah jajaki anggota legislatif Batu. Mereka tidak memahami kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Terdekte sama ekskutif,” keluh Alex.
“ Oke lex,” tukas Jim. Mengingat cakupan sumber dan pengelolaan APBD berikut Kebijakan Publik yang luas, Akan saya terbitkan secara bertahap dan terus menerus. ” Ini bukan soal dana hibah thok. Dana Hasil Bagi Cukai Tembakau,” timpal Alex serasa belum tuntas. ” Iya. Iya ngerti. cukup ya,” Jim menutup pembicaraan.
Reporter/Editor : Eka H.
){kind=link}